Dalam suatu pengajian online, Rais Aam PBNU KH. Miftahul Achyar pernah menyatakan, bahwa pemimpin adalah cerminan diri kita selaku rakyatnya. Jika rakyatnya suka tipu-tipu, maka akan diberi pemimpin tipu-tipu. Jika rakyatnya suka korupsi, maka akan diberi pemimpin korup, bahkan dalam eskalasi yang lebih meluas.
Belakangan, kita diberi tontonan banyaknya kasus-kasus, kebijakan, sikap, cara komunikasi dari pemimpin-pemimpin kita yang jauh dari kata ideal. Kasus megakorupsi pertamina, timah, emas palsu, dlsb. Kebijakan yang terkesan cek ombak alih-alih melalui kajian akademik. Sikap dan cara komunikasi pemimpin kita yang minim empati dan kepedulian. Selain itu, tentu kita bisa penuhi tulisan ini dengan “daftar susunan” itu, tapi saya tak memilih menjabarkannya lebih lanjut.
Mereka yang duduk di Pemerintahan memang salah, dan bahasa halusnya, mungkin saja mereka inkompeten. Tapi, rakyatlah, kitalah yang melahirkan mereka semua. Kitalah yang setiap kali pemilu diadakan, sibuk mencari mana yang ada duitnya, serangan fajar mana yang paling besar, caleg mana yang berani ngasih jenset ke lingkungan A, pak RT yang mengintervensi warganya untuk memilih satu calon. Sekian banyak praktek-praktek pragmatis kita dalam menyikapi pemilu tentu saja akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang pragmatis juga.
Jadi, mari kita protes kepada pemerintah, banyak kebijakan dan sikap mereka yang ancur-ancuran. Saat kita demonstrasi, saudara-saudara kita direpresi. Insan pers hingga tim medis ikut jadi korban pentungan aparat. Aparat yang sistem seleksinya semua orang tahu, seringkali dikonotasikan “hasil jual sawah”. Dan ini semua kita sebagai rakyat cenderung permisif dan melakukan pembiaran praktek kotor tersebut. Mari kita protes! Mari kita lawan ketidak adilan dan kedzoliman!
Tapi dibalik itu, kita harus menjernihkan hati, meluruskan pikiran. Bahwa kita sebagai rakyat harus berubah. Kita harus paham, kita tak bisa memandatkan amanah kepada mereka yang uangnya paling besar. Tapi kita harus berikan pada mereka yang kompeten, yang berkapasitas, yang berintegritas!
Ada satu teori, bahwa demokrasi, sistem yang kita pilih ini, bisa berjalan dengan baik dengan syarat banyak dari rakyatnya well educated. Selama itu tidak terpenuhi, maka sulit kita berharap pada demokrasi. Seperti kata Goenawan Muhammad pada Sujiwo Tedjo, demokrasi itu pilihan kedua terbaik yang dipilih, dimana nomor satu nya gak tahu apa. Bahasan well educated bisa panjang, tapi fakta yang paling mudah menggambarkan kondisinya, hanya 12% rakyat kita yang menempuh pendidikan hingga sarjana. Kita belum hitung 12% itu sarjana beneran? Hasil jual beli ijazah? Hasil asal kuliah?
Well educated, artinya ia terdidik, terdidik paling tidak ia mampu berpikir dengan baik. Berpikir jangka panjang, mempertimbangkan satu, dua , tiga, empat, dan lebih banyak lagi variabel, dan pengaruhnya terhadap satu, dua, tiga, dan lebih banyak variabel. Apa efeknya, apa konsekuensinya. Sayangnya, dengan kondisi pendidikan kita saat ini, dua variabel saja sudah kelabakan. Dan kita tahu, belakangan viral anak SMA yang lemot menjawab perkalian 1-10.
Saat berada di depan cermin, berdirilah. Tataplah diri kita. Jika kita teringat dengan kasus megakorupsi, lihatlah bagian diri kita, apakah kita pernah melakukan korupsi walau skalanya kecil? Pungli sekolah misal. Saat teringat dengan kebijakan cek ombak, sudahkah kita berpikir logis dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan rasional? Saat teringat dengan wakil rakyat yang lebih cocok disebut “wakil partai”, sudahkah kita berempati terhadap sesama dengan tulus? Atau hanya demi eksistensi organisasi atau bendera dibelakang kita?
Saya tak yakin kita semua bisa melewati pertanyaan didepan cermin itu dengan jujur. Maka, nikmati saya kebijakan para cerminan kita itu, sembari berdoa, semoga kita semua bisa berubah dan melewatinya. Wallahu alam.
Selamat berpuasa, warga +62 !
