Membicarakan hubungan PMII dengan HMI dalam sejarah gerakan kemahasiswaan di Indonesia perlu kehati-hatian, sebab sampai saat ini masih banyak kita dapatkan penulisan sejarah gerakan kemahasiswaan di Indonesia yang ditulis secara subyektif tanpa dilengkapi data-data yang ada. Keadaan yang demikian ini pada akhirnya akan merugikan perjuangan pemuda dan mahasiswa Islam secara keseluruhan, bahkan perjuangan ummat Islam itu sendiri. Kita berharap dengan mengungkap fakta secara jujur dan obyektif, persoalan yang dulu, bahkan kini masih dianggap salah dan menodai perjuangan ummat Islam sedikit demi sedikit akan kita hapuskan, dan tulisan ini jauh dari niat dan sikap apologis terhadap perjuangan dan langkah yang pernah dilakukan oleh PMII.Seperti kita ketahui bahwa kelahiran PMII dianggap tidak lain sebagai tindakan memecah belah persatuan ummat Islam dari sekelompok mahasiswa yang haus akan kedudukan. Selain itu tuduhan yang cukup menyakitkan adalah bahwa kelahiran PMII dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ikrar ummat Islam yang dikenal dengan “Perjanjian Seni Sono”, yang salah satu isinya adalah “Pengakuan terhadap HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa Islam di Indonesia”. Selengkapnya penulis akan mengutip secara utuh isi dari perjanjian tersebut, yang dikutip dari buku Sejarah Perjuangan HMI (1947 – 1975) Tulisan Drs. Agus Salim Sitompul :

Dengan membaca poin terakhir dar isi perjanjian Seni Sono itu, kalangan luar PMII dengan mudahnya menuduh bahwa kelahiran PMII tidak lain dari upaya memecah belah ummat Islam dan usaha dari sekelompok mahasiswa yang menginginkan kedudukan. Pernyataan pertama dapat kita buktikan dengan mengutip tulisan Drs. Agus Salam Sitompul dalam buku Sejarah Perjuangan HMI (1947 – 1975) sebagai berikut :

          Dibidang organisasi mahasiswa (HMI), kini organisasi mahasiswa Islam ada 6 yaitu:

Kalau kita telusuri sejarah perjuangan ummat Islam di Indonesia, seperti kita ketahui bahwa sebelum adanya perjanjian Seni Sono sudah ada perjanjian serupa, yang isinya tidak jauh berbeda, yakni kecenderungan ummat Islam akan wadah-wadah tunggal sebagai pengejawantahan dari semangat ukhuwah Islamiyah. Perjanjian tersebut dikenal dengan IKRAR 7 NOPEMBER 1945, dimana hanya mengakui Masyumi sebagai wadah satu-satunya partai politik Islam. Namun karena akhirnya lahir beberapa partai Islam selain Masyumi, seperti PSII, PERTI, dan akhirnya NU, maka sering dilontarkan pernyataan-pernyataan bahwa ummat Islam Indonesia memang tidak bisa bersatu, baik itu dikalangan orang tuanya, lebih-lebih dikalangan pemudanya.

Bagaimanapun juga kelahiran PMII tidak bisa lepas dari eksistensi NU sebagai partai politik, tidak juga dapat dinafikan dengan keberadaan organisasi mahasiswa yang terdahulu yaitu HMI. Apalagi tokoh-tokoh HMI seringkali menyinggung masalah perjanjian seni sono yang salah satunya isinya adalah pengakuan HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa, namun ternyata dikemudian hari bermunculan organisasi mahasiswa yang lain. Itulah persoalannya.

Bagi kita jelas bahwa kelahiran PMII punya missi tertentu dan itu dapat kita lihat dari peran PMII dulu dan kini, dan peran itulah yang membedakan PMII dengan HMI secara tegas, baik dilihat dari motivasi lahirnya PMII itu sendiri maupun aktivitas yang senantiasa menjadi ciri dari organisasi ini.

Ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya PMII, yaitu antara lain:

Dari motivasi itulah kita dapat membedakan sosok dan misi yang dibawa oleh PMII dan HMI. Perbedaan tersebut dapat kita baca pada poin yang kedua, yaitu “Berusaha secara preventif memperhatikan kelestarian Islam Aswaja” di Indonesia. [3]) Harus diakui bahwa sampai saat ini belum ada organisasi mahasiswa selain PMII yang secara tegas menyatakan bahwa organisasi itu bertujuan mempertahankan dan menyebar luaskan faham Islam Ahlussunnah Wal-Jama’ah (Aswaja), motivasi inilah yang paling kuat mendorong dilahirkannya PMII.

Perjanjian seni sono secara gamblang menyatakan bahwa peserta kongres ummat Islam yang diwakili 129 organisasi Islam itu berikrar mengakui hanya HMI satu-satunya organisasi mahasiswa Islam. Tetapi sejarah mencatat bahwa kelak dikemudian hari ternyata lahir tidak kurang dari 5 organisasi Islam selain HMI. Apakah kelahiran 5 organisasi Islam itu berarti mengingkari isi perjanjian seni sono tersebut.

Dalam kurun waktu antara tahun 1950 – 1959 berlaku zaman demokrasi liberal dimana tumbuh dengan suburnya organisasi-organisasi politik (baca = sayap partai politik). Salah satu upaya agar partai politik itu dapat berkembang dengan baik adalah dengan merekrut anggota-anggotanya dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini tak terkecuali masyarakat dari kalangan mahasiswa. Dapat kita maklumi bahwa semua partai politik akan menganggap mahasiswa sebagai sumber daya potensial untuk memperkuat jajarannya, hal ini seperti yang  dikatakan oleh Onghokham :

…….Tahun pemilihan umum 1955 dimana terjadi perluasan organisasi mahasiswa partai, seperti HMI (disini Onghokham mengkategorikan HMI sebagai organisasi partai), GMNI, CGMI, dan lain-lain. Pelembagaan dalam partai-partai sebagai aktivitas disekitar pemilihan umum, dari gerakan pemuda zaman itu adalah sangat penting dalam memberikan arah dan tujuan ormas-ormas mahasiswa. [4]) Disinilah arti penting organisasi mahasiswa bagi kemajuan organisasi politik. Itulah yang mendorong partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1956 mendirikan SEMI (serikat mahasiswa Muslimin Indonesia)…..

Kelahiran PMII mempunyai motivasi tidak jauh berbeda dengan organisasi mahasiswa Islam lainnya, yakni merupakan kebutuhan dari mahasiswa Nahdliyin untuk menyalurkan aspirasinya secara lebih leluasa, seperti yang dikatakan oleh sahabat Chotibul Umam :

Itulah motivasi dan latar belakang kelahiran PMII, dan bagaimana hubungannya dengan isi Perjanjian Seni Sono ?. untuk menjawab pertanyaan ini akan penulis kutip pendapat Mahbub Junaidi :

Lebih lanjut Mahbub Junaidi mengatakan, dalam Pidato Hari Lahir PMII yang ke 5 :

“Macam-macam intimidasi dan pernyataan yang dilemparkan ke muka kita pada saat pergerakan kita ini lahir. Misalnya apa sih perlunya dan maksudnya PMII dilahirkan ?, apakah itu bukan pekerjaan sparatis ?, Apakah itu bukan pekerjaan memecah belah persatuan mahasiswa Islam ?, Apakah itu bukan pekerjaan orang yang dibakar emosi ?, tetapi tidak realistik sama sekali. Buat apa sih mahasiswa itu ikut-ikutan berdiri dibawah bendera partai politik ?, Bukankah mahasiswa Islam itu sebaiknya non partai, bahkan non politik, supaya lebih mantap dia punya kebaktian, supaya lebih obyektif cara memandang persoalan, supaya lebih terjamin mutu ilmunya, bukankah mahasiswa itu cerdik dan bijaksana, ilmu banyak dan akalpun banyak, karena itu sebaiknya menjadi milik ummat Islam saja, dan tidak perlu menjadi milik partai politik, begitulah macam-macam pertanyaan yang timbul disaat PMII lahir, lima tahun yang lalu. [7])”

Itulah reaksi yang timbul ketika PMII lahir seperti apa yang dipaparkan oleh sahabat H. Mahbub Junaidi dalam pidato Panca Warsa PMII. Tentu saja reaksi yang paling keras datang dari HMI. Seperti kita ketahui, basis-basis HMI di perguruan tinggi umum dilumpuhkan oleh CGMI dengan cara mengeliminasi pengaruh HMI pada lembag-lembaga kemahasiswaan, dalam keadaan seperti itu harapan HMI lebih banyak bertumpu pada perguruan tinggi agama atau IAIN, tetapi disinipun HMI justru mendapat saingan keras dari PMII.

Agus Salim Sitompul pernah mengatakan dalam bukunya :

Dalam posisi yang sulit itu jelas HMI sangat mengharapkan tetap bertahannya basis mereka di perguruan tinggi agama/IAIN, Misalnya di UII Yogjakarta dan Universitas Muhammdiyah Jakarta, tetapi kenyataannya kini ada organisasi mahasiswa Islam lain lahir dan organisasi itu begitu cepat berkembang, terutama di IAIN. Hal itu wajar mengingat kultur sebagian besar mahasiswa IAIN berlatar belakang keluarga NU, seperti yang dikatakan oleh Burhan D Magenda.

Dari gambaran di atas jelas bahwa dalam perkembangannya PMII mengalami kemajuan yang luar biasa. Dalam usianya yang baru lima tahun PMII telah memiliki 47 cabang. [10]) Akibatnya ketegangan-ketengangan mulai timbul, terutama di kampus-kampus perguruan tinggi agama/IAIN. Untuk menghindari atau setidaknya mengurangi ketengangan-ketenganggan itu, maka PP PMII yang dipimpin oleh sahabat Mahbub Junaidi datang ke Kantor PB HMI untuk membicarakan persoalan kedua organisasi tersebut. Peristiwa itu pada tanggal 4 Juli 1961. Tapi nampaknya usaha dan uluran tangan PMII itu kurang membawa hasil. Terbukti dengan semakin kerasnya persaingan yang terjadi antara kedua organisasi ini. Ada satu fakta sejarah yang tentu saja pemaparan fakta ini bukan berarti membuka luka lama, tetapi sekedar menegaskan sejarah, apapun bentuk dari lembaran sejarah itu kita harus dapat menarik pejalaran daripadanya.

Ketegangan terjadi antara PMII dengan HMI di Kota Pelajar Yogjakarta, Peristiwanya dimulai tatkala dilangsungkan pidato laporan tahunan Rektor IAIN Sunan Kalijogo Yogjakarta Prof. Sunaryo, SH pada tanggal 10 Oktober 1963. Sidang senat itu akhirnya gagal, sebab ditengah pembacaan laporan itu tiba-tiba seorang pengurus dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijogo tampil kedepan merebut microphon dan membacakan pernyataan yang antara lain mengecam tindakan menteri agama, yaitu KH. Syaifuddin Zuhri yang dituduh melakukan proyek NU-nisasi didalam tubuh Departemen Agama. Bahkan dalam keributan itu seorang anggota PMII di pukul, sehingga hal ini mengakibatkan munculnya protes dari pengurus cabang PMII Yogjakarta.

Disamping pernyataan-pernyataan dari PC PMII Yogjakarta, juga para anggota dewan mahasiswa mengeluarkan pernyataan dengan nada yang sama dengan PC PMII Yogjakarta. Mereka Djawahir Syamsuri, A. Hidjazi AS, A. Nizar Hasyim, Imam Sukardi dan Asnawi Latif, BA.

Bismillahirrahmanirrahiem

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Berhubung dengan terjadinya peristiwa 10 Oktober 1963 di IAIN Yogjakarta maka pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Yogjakarta memandang sangat perlu membuat pernyataan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGINGAT        :

MENYATAKAN :

MEMUTUSKAN :

Demikian harap dimakluni

Yogjakarta 10 Oktober 1963

Pimpinan Cabang

Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia

Yogjakarta

Lampiran:

Sengaja isi pernyataan dari pengurus PMII cabang Yogjakarta ini dimuat secara lengkap agar pembaca dapat melihat dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

Pada tanggal 17 Oktober 1963 antar pukul 10.00 – 11.00 telah terjadi demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa IAIN Ciputat Jakarta, berjumlah sekitar 500 orang mahasiswa. Para demonstran itu menamakan dirinya komite mayoritas mahasiswa IAIN. Mereka menemui Rektor IAIN Prof. Drs Sunardjo – rektor bersedia menemui mahasiswa dengan didampingi Dekan-dekan Fakultas. Para mahasiswa membawa poster-poster yang bertuliskan:

“IAIN adalah asset nasional, bukan milik golongan/partai, NU-nisasi di Departemen agama = kontra revolusi. [11])

Sumber data ini berasal dari Drs. Ridwan Saidi (Mantan Ketua Umum PB HMI). Selanjutnya akan dipaparkan tanggapan dari KH. Syaifuddin Zuhri, dalam menanggapi peristiwa 17 Oktober 1963 di IAIN Ciputat itu sebagai berikut :

Dalam situasi menghadapi Nasakomisasi dan pentingnya arti persatuan ummat Islam, tiba-tiba sekelompok mahasiswa IAIN melakukan kampanye anti NU dan mengganyang Syaifuddin Zuhri dan Idham Khalid yang keduanya berkedudukan sebagai Menteri. Demontrasi itu dilakukan di dalam Kampus IAIN, sebuah komplek perguruan tinggi Islam miliki Negara. Dengan pertimbangan itulah, maka alat-alat negara menindak beberapa mahasiswa dan dosen IAIN yang dituduh mendalangi. Namun kepada Kapolri Jenderal Polisi Sukarno Saya (maksudnya KH. Syaifuddin Zuhri) yang waktu itu menjabat sebagai Menteri agama, meminta agar mereka dibebaskan. Bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita yang dididik dalam lingkungan lembaga yang dikelola oleh menteri agama. Brigjen A. Manan, pembantu utama Menteri agama dan HA. Timur Jailani, MA kepala Biro Perguruan Tinggi departemen agama dapat berbicara banyak tentang ini. Saya minta kepada mereka berdua, agar hukuman skorsing kepada mereka yang terlibat supaya segera diakhiri, agar mereka bisa aktif kembali (kuliah maupun mengajar) sebagaimana biasanya. [12])

Peristiwa di IAIN Ciputat itu tidak ada penyelesaian yang berarti, bahkan menambah panasnya suasana, terbukti dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh PP PMII dalam kongres II di Yogjakarta mengenai peristiwa tersebut.

“Perlu segera diambil kebijaksanaan baru berupa tindakan-tindakan yang konkrit dan mengurangi kompromi-kompromi serta toleransi yang keterlaluan demi keselamatan IAIN dan revolusi nasional ……………………………………………..

Mendesak kepada pemerintah agar lebih tegas lagi bertindak terhadap anasir-anasir kontra revolusioner yang hendak melumpuhkan IAIN dan menjauhkan diri dari kompromi dan toleransi yang berlarut-larut. [13])

Dari dua peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketegangan antara PMII dan HMI adalah merupakan suatu upaya mempertahankan eksistensi PMII di Perguruan tinggi yang kelak akan menjadi basisnya (baca = IAIN). Tetapi bagi HMI, ketegangan-ketegangan itu memang disengaja supaya dapat mempertahankan dominasinya, karena itu merupakan benteng terakhir bagi basis kekuatannya, sebab seperti kita ketahui, sejak permulaan tahun 1960 sampai dengan kelahiran Orde Baru basis kekuatan HMI terpukul habis di perguruan tinggi umum, dan kita dapat memaklumi bila sudah menyangkut soal hidup – matinya organisasi maka siapapun aktivis organisasi itu akan mempertahankan organisasi itu walau dengan cara-cara yang irasional sekalipun. Itulah ironisnya, jika fanatisme golongan lebih tinggi nilainya daripada fanatisme terhadap bangsa yang kita cintai ini.

Catatan menarik lainnya seperti yang dikatakan oleh sahabat Zamroni (yang kala itu menjabat sebagai ketua persedium KAMI pusat), sehubungan dengan HMI :

Masalah hubungan PMII dengan HMI diawal tahun 60-an, memang penuh dengan gejolak perselisihan, tetapi nampaknya ada saat-saat tertentu justru PMII ikut membela mati-matian terhadap eksistensi HMI pada saat kritis. Ada catatan-catatan yang mengungkapkan bahwa pada saat tertentu dapat bekerjasama dengan baik.

Kita ketahui bahwa kondisi ummat Islam pada masa Orde Lama, terutama bagi mereka yang mendapat kontra predikat revolusioner, nasibnya benar-benar berada diujung tanduk. Untuk merapatkan barisan dikalangan organisasi mahasiswa dan pelajar Islam, sebagai implementasi dari semangat ukhuwah Islamiyah, maka pada tanggal 19 – 26 Desember 1964 di Jakarta (atas prakarsa GP. Ansor yang didukung sepenuhnya oleh PMII) diadakan musyawarah generasi muda Islam untuk membentuk suatu wadah yang kelak dikemudian hari dikenal dengan nama GEMUIS. Didalam wadah inilah segenap potensi organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam bergabung, (Menurut Drs. Ridwan Saidi pada waktu itu – tahun 1964 – di Indonesia ada sekitar 36 organisasi pemuda, pemudi, pelajar dan mahasiswa Islam tingkat pusat. Lihat buku : Pemuda Islam dalam dinamika politik Bangsa 1925 – 1984, tulisan Drs. Ridwan Saidi, halaman 46). Dengan wadah GEMUIS inilah generasi muda Islam berjuang “membela dan menyelamatkan HMI” dari gempuran CGMI. Dibawah ini kami kemukakan satu ilustrasi bahwa GEMUIS benar-benar membela HMI pada saat-saat yang kritis dan membutuhkan pertolongan :

Adapun isi pernyataan GEMUIS Jakarta Raya tersebut selengkapnya sebagai berikut :

Dengan tegas dan tandas menyatakan akan tetap membela HMI sampai titik darah penghabisan dari rongrongan kaum agama phobi. HMI merupakan alat perjuangan ummat Islam dan Bangsa Indonesia, serta memohon kepada Presiden agar HMI diberi kebebasan bergerak disegala bidang. [17])

Kita ketahui, bahwa HMI dituduh kontra revolusioner oleh pemerintahan Orde Lama, dan HMI diberi kesempatan waktu selama 6 bulan untuk memperbaiki dirinya. Pada saat itulah PB HMI datang kepada sahabat Mahbub Junaidi (yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum PP PMII). Secara singkat sahabat Mahbub menceritakan :

Apakah upaya permohonan yang dilakukan oleh sahabat Mahbub Junaidi itu berhasil atau tidak, lebih lanjut sahabat Mahbub pernah menulis sebagai berikut :

Karena seorang Presidenpun perlu makan, maka makan nasi pecellah kami dengan daging dan tempe goreng. Apakah pembicaraan itu punya arti bagi HMI, saya tidak tahu, mungkin ada, mungkin tidak sama sekali. Sekedar tambahan kecil sebelum lupa, baik juga saya catat disini, Menteri agama Syaefuddin Zuhri berdiri persis dibelakang layar pertemuan itu. [19])

Dengan nada merendah Mahbub Junaidi seperti tersebut di atas berkata : “Apakah pembicaraan itu punya arti bagi HMI saya tidak tahu, mungkin ada, mungkin tidak sama sekali”. Sekedar tambahan penulis kemukakan disini, jelas pembicaraan itu punya banyak arti bagi “Keselamatan HMI” , sebab buat apa PB HMI datang meminta tolong pada sahabat Mahbub Junaidi supaya ikut membantu “menyelamatkan HMI, jika beliau tidak dipandang sebagai tokoh yang dekat dengan Presiden ?. Sebagai ilustrasi betapa dekatnya hubungan sahabat Mahbub Junaidi dengan Bung Karno, ada satu pengalaman yang mengharukan antara Bung karno dengan Mahbub Junaidi :

Baiklah, katanya, maka makan siangpun terjadi di Rumahnya di Jl. Senopati Kebayoran Baru. Hanya makan siang, sesudah itu bubar. Almarhum Kiyai Wahab dan Kiyai Bisri (juga sudah almarhum) pun ikut menemani. Jika tidak seluruhnya, sebagaian tentu ada juga rasa kesepian terobati. [20])

Dalam perjalanan sejarahnya “pertarungan” antara PMII dan HMI. ketika itu memang terasa semakin mengental, entah apa yang menjadi alasan bagi mereka, yang jelas Kafrawi Ridwan dkk di Yogjakarta mendemo Mentri Agama Prof. KH. Saifudin Zuhri. Padahal pada saat-saat yang bersamaan, disamping Sahabat Mahbub Junaidi, para tokoh PB NU sedang sibuk mondar-mandir menghadap Bung Karno agar HMI tidak dibubarkan. Ketua Umum PB NU KH. DR. Idham Chalid dan Mentri Agama Saifudin Zuhri, justru berusaha meyakinkan Bung Karno agar tidak membubarkan HMI. Langkah-langkah yang dilakukan oleh sahabat Mahbub Junaidi dan para Tokoh NU ini diketahui persis oleh sebagian pimpinan PB. HMI, tetapi bagi sebagian yang lain dianggap sebagai angin lalu, dan bahkan dianggap sesuatu yang mustahil dan tidak pernah ada.

Mahbub Junaidi mau melakukan pembelaan itu semata-mata karena ukhuwah islamiyah, dan merasa HMI adalah saudara seperjuangan sesama mahasiswa Islam. Ketika itu sahabat Mahbub Junaidi merupakan tokoh mahasiswa – satu-satunya – yang mempunyai akses langsung kepada Presiden Sukarno.[21]

Pengungkapan fakta ini bukan maksud Penulis ingin agar jasa-jasa PMII (kalaupun apa yang diperbuat PMII itu dianggap punya arti bagi HMI) untuk selalu dikenang dan berarti HMI punya hutang budi pada PMII. Kita hanya ingin agar hubungan yang tidak baik antara kedua organisasi itu dapat diakhiri sehingga tidak lagi terdengar berita-berita yang saling menjatuhkan juga saling memojokkan. Karena banyak sekali kasus-kasus yang menimpa warga PMII akibat diskriminasi pihak-pihak tertentu, seperti adanya ancaman Rektor salah satu perguruan tinggi Islam yang terbesar dan tertua di Yogjakarta, menggugat mahasiswanya lantaran sebagian dari mereka berhasil mendirikan Komisariat PMII yang ternyata berkembang dengan pesat. Atau kasus-kasus lain yang terjadi di berbagai perguruan tinggi, padahal rata-rata mereka memiliki prestasi studi yang dapat dibanggakan. Atau bahkan kasus tindakan diskriminasi dimana kader HMI menjadi salah satu korbannya.  Ironis sekali jika kasus-kasus itu sampai hari ini masih terjadi hanya lantaran rasa dendam kesumat yang tak kunjung berakhir,  pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak dan menghambat proses Pergerakan  Mahasiswa.

Sumber: Buku “PMII Dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan”, Fauzan Alfas dan TulisanKarebet

---

[1]  Drs. Agus Salim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI (1947 – 1975), PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1976, Halaman 36

[2]  Ibid, Halaman 39

[3]  Fauzan Alfas, Ke-PMII-an, Materi ke-PMII-an pada Mapaba PMII Cabang Malang tahun 1989, Halaman 2

[4]  Onghokham, Angkatan Muda Dalam Sejarah dan Politik, Prisma No. 12 Desember 1977, halaman 21

[5]  Drs. Chotibul Umam,  Sewindu PMII, PC PMII Ciputat, Jakarta, 1967, Halaman 3

[6]  Wawancara dengan H. Mahbub Junaidi di Arena Muktamar NU ke 27 di Situbondo, Jawa Timur. Tanggal 8 – 12 Desember 1984

[7]  Mahbub Junaidi,  Pidato Panca Warsa PMII, Tanggal 17 April 1965

[8]  Agus Salim Sitompul,  Loc-Cit, Halaman 49

[9]  Burhan D Magenda,  Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Politik: Suatu Tinjauan, Prisma No. 12 Desember 1977, Halaman 8

[10]  Mahbub Junaidi, Loc-Cit, Halaman 3

[11]  Drs. Ridwan Saidi, Antara Dongeng dan Sejarah, dalam PPP, NU dan MI, Gejolak Politik Islam, Integrita Press, Jakarta, 1984, Halaman 57

[12]) Suaefuddin Zuhri, Mengalihkan masalah NU-MI menjadi issu Orde  lama Orde Baru, Dalam PP, NU dan MI, Gejolak Politik Islam, Integrita Press, Jakarta, 1984, Halaman 42

[13]  Drs. Ridwan Saidi, Loc-Cit, Halaman 58

[14]  Drs. HM. Zamroni, PMII dan Proses Orde Baru, dalam Pemikiran PMII dalam berbagai Visi dan Persepsi, Effendy Choiri dan Choirul Anam, Aula, Surabaya, 1991, Halaman 95 – 96

[15]  Agus Salim Sitompul, Loc-Cit, Halamat 64

[16]  Agus Salim Sitompul, Loc-Cit, Halaman 64

[17]  Ibid, Halaman …

[18]  Wawancara dengan Sahabat Mahbub Junaidi, di arena Muktamar NU ke 27 di Situbondo Jawa Timur, 1o Desember 1984

[19]  H. Mahbub Junaidi, Fakta harus dijunjung tinggi seperti Mertua, catatan untuk seperempat abad Syaefuddin dan Bung Ridwan, dalam PP, NU dan MI, Gejolak Politik Islam , Integrita Press, Jakarta, 1984, Halaman 33

[20]  Mahbub Junaidi, Sukarnoisme, Suatu ujian sejarah dalam 80 Tahun bung karno, Sinar Harapan, Jakarta, 1982, Halaman 258

[21] )  HA. Baidhowi Adnan, M. Zamroni: Pejuang Yang Konsisten, dalam    Pendahuluan Kilas Balik Perjuangan Zamroni, Penerbit PB. PMII, 2005, Halaman 4.

Sumber: http://www.pmiipost.com